PEKANBARU-+Yuliarso resmi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru setelah dilantik Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Kamis (5/11/2026).

Mengawali tugas barunya, Yuliarso langsung menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir yang menjadi perhatian di Kota Pekanbaru.

Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah memetakan wilayah dan titik-titik rawan bencana sebagai dasar penyusunan program pencegahan dan penanganan di lapangan.

Yuliarso sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Pekanbaru. Ia dilantik bersama tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya dalam prosesi pelantikan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, berharap Yuliarso dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

Agung menegaskan, penanganan karhutla dan bencana alam membutuhkan perhatian serius serta koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penanggulangan bencana.

Menurutnya, pengalaman Yuliarso selama menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemko Pekanbaru menjadi modal penting untuk menjalankan tugas barunya.

Yuliarso diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga menjadi Kepala Dispora.

"Kami berharap Pak Yuliarso bisa segera melakukan komunikasi aktif. Beliau sudah memiliki pengalaman, mulai dari Kadishub, pernah di Satpol PP, Kadispora, dan sekarang kita percayakan di BPBD," ujar Agung.

Selain itu, Agung mengungkapkan bahwa BPBD Kota Pekanbaru memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar.

Anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana serta upaya mitigasi di wilayah rawan bencana.

Ia juga menyebutkan dukungan pemerintah pusat diperkirakan masih akan berlanjut pada awal tahun mendatang. Karena itu, seluruh dukungan anggaran harus dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BPBD Pekanbaru, Yuliarso, menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya.

Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah awal, BPBD akan melakukan pemetaan terhadap kawasan yang memiliki potensi kerawanan bencana, terutama titik-titik rawan karhutla.

"Kita akan melakukan mapping terkait daerah ataupun titik-titik rawan, terutama karhutla. Setelah pemetaan, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan," kata Yuliarso.

Ia menjelaskan, langkah pencegahan nantinya akan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah, mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan.

Selain karhutla, BPBD juga akan memberikan perhatian terhadap potensi banjir, khususnya kawasan yang kerap mengalami genangan saat curah hujan tinggi.

Melalui pemetaan tersebut, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih terarah dengan menyesuaikan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, BPBD Pekanbaru juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta unsur TNI dan Polri.

"Dalam penanganan kebencanaan, kami harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya TNI, Polri, kemudian pemerintah provinsi dan pusat. Kita akan mengelola dukungan yang ada bersama-sama," tutupnya.

Dengan kepemimpinan baru di BPBD, Pemko Pekanbaru berharap upaya mitigasi, pencegahan, dan penanganan bencana semakin optimal sehingga risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.[rr/pgi]