PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di seluruh wilayah Riau.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Intensif Tata Kelola Keuangan BUMDes Sesuai Kepmendes 136 Batch ke-2 yang digelar di Whiz Prime Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, Ibnusina, yang mewakili Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Ibnusina menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola BUMDes dan BUMDesma agar lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem administrasi dan pelaporan keuangan berbasis digital.

“Pelatihan ini merupakan bagian dari tugas kami di Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, yaitu mendorong peningkatan kapasitas, melakukan pendampingan, serta mempercepat transformasi penggunaan aplikasi pelaporan keuangan BUMDes,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini BUMDes dan BUMDesma tidak lagi hanya dipandang sebagai unit usaha desa biasa, tetapi sudah menjadi badan usaha yang dituntut untuk dikelola secara profesional dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat desa.

Karena itu, menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pengelolaan BUMDes di seluruh desa di Provinsi Riau.

“Kalau benar-benar ingin membangun desa, maka pelatihan seperti ini sangat penting diikuti. Manfaatnya sangat besar, terutama dalam memahami dan menerapkan sistem pelaporan keuangan sesuai Kepmendes 136,” jelasnya.

Selain materi terkait regulasi dan tata kelola keuangan, pelatihan ini juga memberikan pembekalan teknis mengenai penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalisir kesalahan dalam administrasi keuangan BUMDes.

Ibnusina juga menyampaikan kabar bahwa pada tahun ini Provinsi Riau mendapatkan dua kuota beasiswa bagi kepala desa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa.

“Untuk program beasiswa ini kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Cakra Duta Solusi, Ahlul Amalsyah, selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan gelombang kedua yang dilaksanakan di Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, peserta kegiatan berasal dari pengelola BUMDes dan BUMDesma LKD yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Riau. Menurutnya, antusiasme peserta menunjukkan tingginya kebutuhan peningkatan kapasitas di sektor pengelolaan usaha desa.

“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes agar mampu mengelola usaha desa secara lebih profesional, transparan, dan sesuai standar nasional,” ujarnya.

Ahlul menambahkan, selain meningkatkan pemahaman regulasi, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar pengelola BUMDes dari berbagai daerah, sehingga dapat memperkuat jejaring kerja dan kolaborasi antar desa.

Dengan adanya pelatihan ini, Pemprov Riau berharap BUMDes dan BUMDesma di seluruh daerah dapat semakin berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [rr/rsl]