SIAK--Luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Siak hingga 10 September 2026 mencapai 273,423 hektare. Dari luasan tersebut, 111,33 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya merupakan lahan masyarakat.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI Thomas Nifinluri mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak bersama berbagai unsur terkait.

Apresiasi tersebut disampaikan Thomas saat berkunjung ke Siak, Jumat (11/9/2026). Menurutnya, penanganan Karhutla di Siak berjalan berkat kolaborasi dan semangat gotong royong berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat.

"Kami mendapat laporan, kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla," kata Thomas.

Ia mengatakan tantangan penanganan Karhutla di Siak tidak ringan. Sebagian wilayah kabupaten tersebut berada dalam kawasan hidrologi gambut yang luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.

"Memang penting memperhatikan peta kawasan hidrologi gambut karena Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan Karhutla. Kami sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian Karhutla, luar biasa sekali," ujarnya.

Menurut Thomas, kondisi tersebut membuat pengendalian Karhutla harus dilakukan secara terukur. Terlebih, BMKG memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027.

Untuk mengantisipasi meluasnya Karhutla, Kementerian Kehutanan akan menyiapkan sejumlah strategi, termasuk modifikasi cuaca serta penguatan pemantauan dari darat dan udara.

"Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca, bahkan skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Siak Syamsurizal memaparkan kondisi penanganan Karhutla sekaligus menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan.

Ia mengatakan sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut dan kawasan hutan sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi tersebut diperberat dengan keterbatasan sarana, peralatan dan anggaran operasional pemerintah daerah.

Meski demikian, Syamsurizal memastikan petugas bersama seluruh unsur terkait terus bekerja di lapangan. Ia menegaskan penanganan dilakukan tanpa membedakan siapa pun karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat dan kelestarian kawasan hutan.

"Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu, kami berusaha bagaimana agar api segera padam. Karena yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga menjadi aset negara," ucap Syamsurizal.

Ia berharap kunjungan pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan terhadap penanganan karhutla di Siak, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang masih berlangsung.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi di lapangan. Penanganan Karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara mengatakan penanganan karhutla telah dilakukan secara terpadu sejak status siaga karhutla ditetapkan pada Februari 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Satgas Karhutla, patroli, mitigasi, serta pelaporan hotspot dan fire spot secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.

Namun, memasuki Agustus hingga September, eskalasi kebakaran meningkat di sejumlah wilayah, di antaranya Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, hingga Tasik Betung.

Personel dan peralatan harus dibagi untuk menangani kebakaran di sejumlah lokasi dalam waktu bersamaan. Dalam kondisi tersebut, keterbatasan anggaran, alat berat, logistik dan kebutuhan operasional menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.

"Tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, serta kebutuhan operasional untuk penanganan kebakaran di lahan gambut," ujar Novendra.[rr/mcr]