Algokrasi: Kudeta Senyap atas Demokrasi Kita

Setiap kali kita membuka ponsel pintar dan mulai scrolling, ada perasaan bahwa kita memegang kendali penuh. Kita bebas memilih apa yang ingin dibaca, video apa yang mau ditonton, dan opini mana yang mau dipercaya. Di era digital saat ini, adagium lama kembali digaungkan: “Everybody has a media”—setiap orang kini punya panggungnya sendiri. Monopoli stasiun TV atau koran raksasa sudah runtuh, digantikan oleh miliaran akun individu. Namun, di tengah riuhnya kebebasan ini, sebuah pertanyaan mendasar muncul: benarkah kita benar-benar bebas?

Jawabannya adalah tidak. Kebebasan itu semu. Tanpa disadari, masyarakat modern sedang digiring masuk ke bawah ketiak rezim baru. Penguasa ini tidak punya wajah, tidak pernah ikut pemilu, dan mustahil diseret ke pengadilan hukum. Kita sedang hidup di era Algokrasi—sebuah tatanan di mana hidup kita didikte oleh hitungan matematika bernama algoritma.

Dulu, ancaman terhadap demokrasi itu konkret. Wujudnya bisa berupa moncong tank militer, diktator lalim, atau aksi bakar ban di jalanan. Hari ini, kudeta terhadap kedaulatan rakyat berjalan sangat senyap. Senjatanya bukan lagi peluru panas, melainkan rentetan kode biner, push notification, dan kecerdasan buatan yang bekerja tanpa henti di dalam genggaman tangan kita.

Cara kerja Algokrasi ini licik karena ia memanfaatkan kelemahan psikologis manusia melalui filter bubble (gelembung penyaring). Algoritma media sosial tidak peduli pada kebenaran objektif atau perdamaian dunia. Satu-satunya tujuan mereka adalah membuat Anda menatap layar selama mungkin. Guna mencapai itu, mereka merekam jejak digital kita: apa yang kita like, ketakutan apa yang kita cari, bahkan berapa detik jempol kita berhenti pada suatu unggahan. Dari data itu, algoritma menyuapi kita dengan konten yang melulu seragam dengan isi kepala kita. Kita dikunci dalam ruang gema (echo chamber). 

Efek nyatanya bisa kita lihat pada sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai belakangan ini.

Ketika marak terjadi kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah—seperti insiden di Pati, Sidoarjo, hingga Blora—masyarakat demokratis yang sehat harusnya duduk bersama. Ruang publik idealnya diisi oleh perdebatan logis soal standardisasi dapur umum, kebersihan vendor, atau bagaimana pengawasan Badan Gizi Nasional. Namun, di bawah kendali algoritma, diskusi waras itu langsung mati di tempat. Algoritma justru memakai tragedi kesehatan anak-anak ini untuk membelah masyarakat menjadi dua kubu ekstrem yang saling buta huruf pada realitas lawan.

Di Gelembung Kubu Kontra, lini masa penuh dengan video mengerikan anak-anak yang terbaring lemas di rumah sakit. Isinya tuntutan radikal agar program dihentikan total. Algoritma membaca amarah ini sebagai tambang emas interaksi (engagement), lalu menyodorkan konten sejenis secara bertubi-tubi. Bagi kelompok ini, program MBG adalah kegagalan mutlak.

Sementara di Gelembung Kubu Pro, realitas di atas seperti sengaja disembunyikan. Yang muncul di layar mereka justru video estetis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang rapi, lengkap dengan narasi pembelaan bahwa keracunan itu cuma kelalaian kecil oknum di lapangan atau sekadar jajanan luar sekolah. Bagi gelembung ini, siapa pun yang mengkritik program dituduh sebagai musuh negara yang tidak ingin anak-anak Indonesia maju.

Bayangkan, dua orang yang duduk bersebelahan di satu warkop bisa melihat dua dunia yang sama sekali berbeda tentang satu peristiwa yang sama. Mereka tidak lagi berbagi fakta dasar yang sama. Dialog publik pun berubah menjadi ajang caci maki dan saling tuduh di kolom komentar.

Algoritma sengaja merawat polarisasi ini karena kemarahan adalah komoditas paling mahal dalam ekonomi perhatian (the attention economy). Konten yang memicu emosi negatif terbukti secara statistik menghasilkan klik dan bagikan (share) yang jauh lebih tinggi ketimbang analisis kebijakan yang mendalam dan membosankan. Tragisnya, para politisi kita akhirnya ikut menyerah pada sistem ini. Mereka tidak lagi menyusun program berdasarkan kebutuhan jangka panjang rakyat, melainkan memikirkan konten apa yang bakal disukai algoritma agar tetap viral. Kedaulatan politik resmi bergeser dari tangan rakyat ke tangan korporasi teknologi pemilik server.

Menghadapi tirani yang tidak kelihatan ini, kita tidak bisa terus pasif menunggu regulasi pemerintah yang sering kali telat datang. Penawarnya harus dimulai dari jempol kita sendiri lewat gerakan literasi algoritma.

Kita harus belajar menyabotase balik mesin digital ini secara sadar. Mulailah dengan langkah sederhana namun disiplin: sengaja mengintip akun atau info dari kubu yang berlawanan agar gelembung penyaring kita pecah. Jangan malas menghapus riwayat pencarian (clear history) secara berkala untuk mengacaukan profil psikologis yang coba dibangun oleh kecerdasan buatan. Terakhir, terapkan aturan ketat untuk menahan jempol selama 10 detik sebelum melakukan like atau menyebarkan konten yang memancing amarah.

Layar ponsel kita bukan sekadar alat hiburan, melainkan medan tempur kedaulatan berpikir. Jika kita tidak segera mengambil alih kendali atas apa yang kita konsumsi, kita harus bersiap mengucapkan selamat tinggal pada demokrasi dan selamat datang pada tirani algoritma. [naz]